Komunikasi dalam Pilpres 2019

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Apa yang ada dalam Pilpres 2019. Saya ingin membahas soal komunikasi Pilpres 2019. Ya kenapa ada Kampanye damai tapi masih saja Pilpres ini makin memanas di dua kubu. Ini bukan tuduhan namun ini  kenyataan. Politik Pilpres 2019 memang memanas. Harusnya tetap kita ini berbangsa dan bernegara harus kedepankan komunikasi yang hakiki sebagai  Bangsa yang luhur dan bermartabat.

Saat Pemilu ada deklarasi damai, ada yang tersinggung dan balik badan, karena ada indikasi pelanggarana atribut partai partai pendukung.

Lantas KPU dimana?

KPU ditanya oleh jurnalis senior Naniek Sd yang menuliskan KPU TIDAK ADIL?

Isinya tulisannya saya kutip sebagian:

Judulnya Deklarasi damai, tapi KPU sepertinya sudah membuat ketidakadilan.

Bayangkan tadi malam sekitar pukul 22.00 tiba2 dikabari dari KPU bahwa Paslon Capres dan Cawapres tidak ikut carnaval, yang ikut hanya peserta karnaval yag jumlahnya dibatasin 100 orang.

Karena Paslon gak ikut turun karnaval, jadi relawan -relawan Prabowo-Sandi kita stop untuk tidak cegat Pak PS dan Mas Sandi di jalan. Namun tiba -tiba sekitar pukul 24.00 lebih dikabari lagi kalau Paslon Capres dan Cawapres jadi ikut karnaval. Tentu saja teman -teman (relawan) yang kita kasih tau banyak yang sudah tidur.

Sampai sini dulu Komunikasi sudah tersumbat. Bagaimana komunikasi lancar? Hendaknya buat komunikasi yang matang sebelum apa-apa diputuskan dan dikabarkan.

Nandi SD lebih lanjut menuliskan bahkan pagi tadi jelang Paslon menuju Monas, ada keputusan bahwa Paslon tidak memakai busana daerah. Untung Pak PS nekad aja memakai pakaian tradisional, dan ternyata benar Paslon nomer 01 ( Pak Jokowi) memakai pakaian Bali. Coba kalau Pak PS misalnya ngikut kabar dari KPU , berarti Pak PS bisa dibully karena tdk memakai pakaian tradisional.
Lihat keputusan keikutsertaan Paslon yg maju mundur dan diputuskan ikut pun lewat tengah malam, kok rasanya seperti Paslon 02 ini mau “dikerjain”.

Tak hanya masalah keikutsertaan, coba baca SS aturan dari KPU, bahwa peserta hanya 100 ( dibatasi dengan dikasih gelang). Yang tidak memakai gelang tidak boleh ikut carnaval dan juga tidak boleh ikut masuk ka area acara deklarasi.

Tak hanya itu, KPU juga membuat aturan yaitu para peserta pawai tidak boleh membawa bendera partai, atribut partai, atribut dukungan Paslon, dan atribut lainnya.

Tapi apa yang terjadi? Partai koalisi dan Paslon 02 diplonco habis. Betapa tidak? Semua partai pendukung pemerintah hadir dlm jumlah lebih dari 100 dengan bendera dan atibut2 lain. Di jalan -jalan yg dilalui karnaval relawan toko sebelah yg diperkirakan bukan “massa murni” juga dikerahkan sambil membawa bendera partai, bendera relawan dan atribut dukungan utk Paslon 01.
Relawan dengan berbagai atribut tersebut seperti “ditugasi” menteror saat Paslon 02 dan pendukungnya yang tidak banyak ( karena dibatasi KPU) lewat di jalan yg dilewati peserta carnaval.

Sementara karena Paslon 02 patuh , tidak ada relawan yang diturunkan, tidak banyak membawa rombongan, dan kalau toh ada relawan tidak ada yang membawa bendera ( karena kata KPU dilarang), jadi terlihat sepi pendukung.

Ketidakadilan itu bukan hanya dalam hal jumlah peserta carnaval dan soal bendera ( mereka boleh , kita tidak boleh), tapi juga pada saat di area acara. Di area acara pihak pendukung oposisi diperiksa ketat kalau tdk memakai gelang tidak boleh masuk, sementara dari pihak sebelah dengan sukarela ratusan relawannya bisa masuk mendekati panggung sambil mengacung -acungkan atribut/bendera.
Sempat diprotes partai2 pendukung Paslon 02 , kemudian KPU mengumumkan dr panggung melarang pendukung Paslon mengibarkan bendera dan atribut, namun permintaan itu diabaikan begitu saja oleh pendukung Paslon 01.

***

Keluahan Naniek Sd adalah sebuah otokritik bagi KPU dan soal komunikasi adalah absolut harus benar. Dalam politik itu semua komunikais harus tertata, jangan asal. Karena apa kata Aristoteles   bahwa Politik adalah usaha yang ditempuh warga Negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Jadi saya percaya pernyaan Aristoteles untuk politik yang benar dan komunikasi adalah jalannya.  Coba saja korelasikan pada kekinian di negeri kita, bahwa dasar Politik berasal dari bahasa Yunani kita sudah tahu semua, yaitu asalnya kata polis yang bermakna Negara kota. Dalam etimologi teks politik masih berhubungan erat dengan kata politis yang berarti hal yang berhubungan dengan politik. Jika orang yang terlibat dalam dunia ini maka dia disebut politisi.

Indonesia kini banyak politisi, kasat matanya mereka yang ada di parlemen atau bahkan yang sedang menjabat kepala daerah, menteri atau di sejumlah partai.

Dalam sejarahnya politik saat ini di Indonesia menjadi menarik sebagai pembelajaran. Banyaknya muncul tokoh muda yang masuk dalam ranah politik bukan hanya ikut-ikutan atau sekadar penggembira harusnya. Apalagi kaum milineal kini jadi sasaran utama selain ummat.

Dulu juga sebenarnya pemilih muda adalah rebutan yang disebut Get Votter. Tatanan demokrasi kita kini semakin terbuka sejarah baru diciptakan dalam kondsi ini,  bahwa politik kita sedang berkembang dan kekuatannya ada di media komunikasi adalah hal utama.

Media berperan kuat  komunikasi bukan berarti sebagai abuse power menjadi penentu saat ini. Komunikasi politik buruk akan menciptkan sejarah buruk berpolitik.

Jika kampanye damai hanya sekadar seremonial KPU dan ini menjadi basi bahkan tak nyata adanya saat aktualisasi di lapangan saat kampanye maka komunikasi Pilpres 2019 tak bermakna.

Saling serang lawan dan juga buruknya dialog politik menjadi pemantik masalah, bahkan kondisi salah serang dari tim sukses menjadikan politik pilpres 2019 ini blunder.

Komunikasi Politik makin tak tentu arah lagi saat ini seperti bagian yang hanya caci-maki dan adu kekuatan sehingga tak ada pembelajaran, sikap politik santun mestinya berjalan harmoni. Media sosial ajang saling serang dimanfaatkan, media bahkan kini banyak yang tidak independen, dan cenderung berpihak bahkan kompromistis.

Lebih parah lagi para petinggi media kini yang mengusung calonnya mulai kelihatan akan membela siapa para calon ini yang jadi jagoannya. Media masih ada harapan? Meski tidak semua media pupus harus ada yang jaga marwah independensi media yang sebenarnya.

Keberpihakan nyata tak masalah, jika sikapnya jelas, tapi jika diduga kuat media berpihak ini akan bahaya.

Kita belajar lagi, kita lagi  berkomunikasi dan menjadi komunikasi yang benar dalam berdemokrasi. Dan bangunlah politik kekuatan komunikai yang cerdas dengan satu kekuatan kepercayaan yang kembalinya akan membuat  publik percaya bahwa komunikasi hakiki, jangan mencederai demokrasi dengan politik komunikasi yang busuk.

Jadi jika komunikasi tak terwujud maka selamat tinggal demokrasi yang luhung itu, dan yang ada adalah ketimpangan tak berujung dalam berkomunikasi yang baik.

Sejarah komunikasi  akan hancur jika politik yang tidak cerdas, dan komunikasi  kita tercederai dari apa yang sebenarnya yang dikatakan tidak sehatnya komunikasi yang sebenarnya. Jadi jadikan komunikasi politik 2019 itu cerdas dan santun. Semoga saja catatan bahwa Pilpres 2019 yang pasangannya cuma ganti Calon Wapres ini ada sejarah baru, baik Petahana maupun yang baru. Tabik!!        

*) AENDRA MEDITA, anak bangsa cinta damai

dimuat di meditanews.com

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *